Panduan Perhitungan Slip Gaji Satpam dan Karyawan BUJP
UMK Jakarta 2025 Resmi Naik, Buruh Terima Kenaikan Upah
UMP DKI Jakarta 2025 resmi naik menjadi Rp 5.396.761 per bulan, meningkat 6,5% atau sekitar Rp 329 ribu dari tahun 2024.
Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 829 Tahun 2024 dan berlaku mulai 1 Januari 2025.
Selain UMP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025 melalui Kepgub No. 832 Tahun 2024, yang kemudian diperbarui dengan Kepgub No. 145 Tahun 2025.
Beberapa sektor mendapatkan nilai lebih tinggi, contohnya:
- Hotel bintang 4–5 & Perbankan: Rp 5.531.680
- Industri Pangan & Minuman: Rp 5,5 juta
- Industri Tekstil & Garmen: Rp 5,6 juta
- Industri Elektronik & Teknologi: Rp 5,7 juta
Dengan angka ini, DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan upah minimum tertinggi di Indonesia, satu-satunya di atas Rp 5 juta.
AUKTI sebagai asosiasi usaha keamanan terpadu mengingatkan seluruh BUJP dan stakeholder agar menyesuaikan kebijakan pengupahan dengan aturan yang berlaku.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar Rp 5.396.761 per bulan. Angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yang ditetapkan sebesar Rp5.067.381.
Kenaikan UMP ini diputuskan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan, dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebutuhan hidup layak bagi pekerja di Jakarta.
Rincian UMP Jakarta:
- 2023 : Rp4.901.798
- 2024 : Rp5.067.381
- 2025 : Rp 5.396.761
Dengan keputusan ini, UMP Jakarta tetap menjadi yang tertinggi di Indonesia, mengingat biaya hidup di ibu kota relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
Dampak Bagi Dunia Usaha dan Tenaga Kerja
Kenaikan UMP ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli pekerja, sekaligus menjaga stabilitas iklim usaha di Jakarta. Bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang padat karya dan jasa, penyesuaian upah perlu diikuti dengan peningkatan produktivitas agar tetap kompetitif.
Relevansi bagi Badan Hukum Persekutuan Dan Perkumpulan Asosiasi Usaha Keamanan Terpadu Indonesia (Aukti) “The Legal Entity Federation And Association Of Integrated Security Enterprises Of Indonesia (Aukti)” telah sah berdiri sebagai badan hukum berbentuk persekutuan – Federasi dan integrator perkumpulan Usaha Keamanan Terpadu, sebagai asosiasi usaha keamanan terpadu mengingatkan seluruh BUJP dan stakeholder agar menyesuaikan kebijakan pengupahan dengan aturan yang berlaku.
Sebagai asosiasi usaha keamanan, AUKTI mendorong seluruh anggota BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) di Jakarta untuk menyesuaikan kontrak kerja dengan standar UMP terbaru. Hal ini penting agar perusahaan tetap patuh hukum sekaligus memberikan perlindungan kesejahteraan yang layak bagi para personel keamanan.
Sumber: Disnakertrans DKI Jakarta, berbagai media nasional
Berikut perhitungan simulasi gaji bersih (take-home pay) karyawan dengan UMP DKI Jakarta 2025 sebesar Rp 5.396.761, lengkap dengan rincian potongan iuran BPJS dan estimasi pajak (PPh 21). Asumsi pembayaran terdiri dari:
- BPJS Ketenagakerjaan (JHT, JP, JKK, JKM)
- BPJS Kesehatan
- Pajak Penghasilan (PPh 21) — berdasarkan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER), meskipun tarif pasti tergantung kondisi PTKP dan status keluarga; perhitungan ini menggunakan perkiraan konservatif (sekitar 5%).
1. Iuran BPJS Ketenagakerjaan
Menurut data:
- JHT: total 5,7% → perusahaan 3,7%, karyawan 2%
- JP: total 3% → perusahaan 2%, karyawan 1%
- JKK: antara 0,24%–1,74%, dibayar perusahaan
- JKM: 0,30%, dibayar perusahaan
Total iuran ketenagakerjaan yang dipotong dari karyawan = 2% (JHT) + 1% (JP) = 3%
- 3% × Rp 5.396.761 = Rp 161.903
2. Iuran BPJS Kesehatan
- Total iuran: 5%, terdiri dari perusahaan membayar 4%, karyawan 1%
- Batas upah perhitungan maksimum: Rp 12.000.000 (UMP jauh di bawah batas, jadi dihitung seluruhnya)
Potongan dari karyawan = 1% × Rp 5.396.761 = Rp 53.968
3. Estimasi Pajak PPh 21
PPh 21 kini menggunakan sistem Tarif Efektif Rata-rata (TER). Tarif tepat bergantung pada penghasilan tahunan, status PTKP, dll. Namun umumnya kisarannya sekitar 5% untuk gaji di level UMP.
Estimasi PPh 21 ≈ 5% × Rp 5.396.761 = Rp 269.838
4. Ringkasan Perhitungan Gaji Bersih
| Komponen | Persentase / Nominal |
|---|---|
| Gaji Bruto | Rp 5.396.761 |
| BPJS Ketenagakerjaan | – Rp 161.903 (3%) |
| BPJS Kesehatan | – Rp 53.968 (1%) |
| Estimasi PPh 21 | – Rp 269.838 (~5%) |
| Total Potongan | – Rp 485.709 |
| Gaji Bersih (Take-Home Pay) | ≈ Rp 4.911.052 |
Catatan Tambahan
- Perhitungan BPJS Ketenagakerjaan mengacu pada tarif umum; mungkin sedikit berbeda tergantung risiko pekerjaan dan tarif JKK yang berlaku.
- Estimasi PPh 21 bersifat umum; akurasi dapat ditingkatkan dengan data status PTKP dan tunjangan lainnya.
- Tidak termasuk potongan lain seperti pinjaman, koperasi, maupun iuran lain.
Rincian Gaji Karyawan (Status Kawin, Tanggungan 4 Orang)
Pendapatan
- Gaji Pokok: Rp 5.396.761
- Tunjangan Istri/Suami: Rp 200.000
- Tunjangan Anak: Rp 100.000
- Tunjangan Jabatan: Rp 500.000
- Tunjangan Transport: Rp 300.000
- Tunjangan Makan: Rp 300.000
Total Tunjangan: Rp 1.400.000
Gaji Kotor: Rp 6.796.761
Potongan
- BPJS Kesehatan (1%): Rp 53.968
- BPJS Ketenagakerjaan (3%): Rp 161.903
- Pajak PPh 21 (~5%): Rp 269.838
Total Potongan: Rp 485.709
Take Home Pay (THP)
Rp 6.311.052 per bulan
— aturan pajak (PPh 21) sangat terkait dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
Dasarnya:
- Pekerja yang gajinya setara atau di bawah UMP/UMR (apalagi di bawah batas PTKP tahunan) tidak dikenakan PPh 21.
- PTKP terakhir yang berlaku (sesuai PMK No. 101/PMK.010/2016, kecuali ada revisi terbaru):
- TK/0 (lajang, tanpa tanggungan): Rp 54.000.000 per tahun (~Rp 4,5 juta per bulan).
- K/4 (kawin, 4 tanggungan): Rp 54 juta + Rp 4,5 juta (istri) + Rp 18 juta (4 tanggungan) = Rp 76,5 juta per tahun (~Rp 6,37 juta per bulan).
Artinya:
- Kalau status K/4 dengan gaji Rp 5,39 juta (UMP DKI 2025), tidak kena PPh 21, karena masih di bawah PTKP.
- Kalau dibuatkan tunjangan macam-macam (jabatan, transport, makan) hingga total Rp 6,7 juta → baru sebagian kecil kena PPh 21.
- Kenapa banyak BUJP akali gaji pokok di bawah UMP?
Karena:- Gaji pokok dipatok misalnya Rp 4,7 juta.
- Sisanya (hingga setara UMP) dialihkan ke tunjangan tetap & tidak tetap (transport, makan).
- Akibatnya, “gaji pokok” lebih kecil → dasar perhitungan potongan (BPJS, pesangon, dsb.) juga jadi lebih kecil.
- Dan untuk pajak, selama total penghasilan masih di bawah PTKP, otomatis tidak kena PPh 21.
Tapi secara hukum, gaji pokok + tunjangan tetap harus ≥ UMP. Kalau gaji pokoknya sengaja dipasang di bawah UMP tapi total take home pay sesuai UMP, itu masih diperdebatkan:
- Sah menurut praktik umum, tapi berisiko melanggar aturan jika tunjangan tidak tetap (misalnya makan, transport) dihitung sebagai pengganti UMP.
Slip Gaji Resmi (Sesuai UMP DKI Jakarta 2025)
PT. SIGAP JAYA UTAMA
SLIP GAJI
Periode: Agustus 2025
Nama Karyawan : Budi Santoso
Jabatan : Satpam
No. Karyawan : 2025-001
Penghasilan:
- Gaji Pokok : Rp 5.396.761
- Tunjangan Jabatan : Rp 500.000
- Tunjangan Transportasi : Rp 300.000
- Tunjangan Makan : Rp 500.000
————————————————- +
Total Penghasilan Bruto : Rp 6.696.761
Potongan:
- BPJS Kesehatan (1%) : Rp 53.968
- BPJS Ketenagakerjaan (2%) : Rp 107.935
Total Potongan : Rp 161.903
GAJI BERSIH (Take Home Pay) : Rp 6.534.858
Slip Gaji Versi “Akali BUJP” (Sering Terjadi di Lapangan)
PT. SIGAP JAYA UTAMA
SLIP GAJI
Periode: Agustus 2025
Nama Karyawan : Budi Santoso
Jabatan : Satpam
No. Karyawan : 2025-001
Penghasilan:
- Gaji Pokok (dikecilkan) : Rp 2.500.000
- Tunjangan Kehadiran : Rp 800.000
- Tunjangan Makan/Transport : Rp 1.000.000
- Insentif : Rp 500.000
————————————————- +
Total Penghasilan Bruto : Rp 4.800.000
Potongan:
- Seragam (cicilan) : Rp 200.000
- BPJS (kadang tidak jelas) : Rp 50.000
Total Potongan : Rp 250.000
GAJI BERSIH (Take Home Pay) : Rp 4.550.000
Bedanya jelas:
- Versi Resmi: Gaji pokok sesuai UMP Rp 5.396.761, ditambah tunjangan & sesuai aturan BPJS.
- Versi “Akali”: Gaji pokok diturunkan (misal Rp 2,5 juta), sisanya dipoles jadi tunjangan supaya tidak terbebani kewajiban UMP & iuran penuh BPJS.
Slip Gaji Karyawan
| Komponen Gaji | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Gaji Pokok | 5.396.761 |
| Tunjangan Transport | 500.000 |
| Tunjangan Makan | 750.000 |
| Tunjangan Kesehatan | 250.000 |
| Total Pendapatan | 6.896.761 |
| Potongan BPJS (4%) | 215.870 |
| Potongan Pajak (2,5%) | 134.919 |
| Total Potongan | 350.789 |
| Gaji Bersih (Take Home Pay) | 6.545.972 |
Kalau klien cuma bayar Rp 5.000.000 per orang, perusahaan (BUJP) harus menutup: (1) gaji/gross yang dibayarkan ke karyawan, (2) kontribusi pemberi kerja (BPJS dll), dan (3) alokasi bulanan untuk THR & kompensasi PKWT (karena gapok tetap Rp 5.396.761). Itu membuat situasinya sangat menekan. Saya hitung dua hal penting di bawah ini.
Asumsi yang dipakai
- Pendapatan klien per orang = Rp 5.000.000.
- Gapok yang menjadi dasar THR/PKWT = Rp 5.396.761 (tetap).
- Alokasi bulanan: THR + kompensasi PKWT = Rp 899.460 (2× gapok/12).
- Tarif kontribusi pemberi kerja ≈ 10,89% dari gross (BPJS Kes 4% + JHT 3,7% + JP 2% + JKK 0,89% + JKM 0,3%).
- Potongan karyawan diasumsikan: BPJS (karyawan) ≈ 3% + PPh21 konservatif ≈ 5% (catatan: PPh21 bisa 0 jika masih dalam PTKP).
1) Berapa gross maksimum yang bisa dibayarkan dari Rp 5 juta (agar BUJP tidak rugi dari sisi pembayaran langsung)?
Hitung dari persamaan:
5.000.000 = gross + (10,89% × gross) + 899.460 → menyelesaikan untuk gross.
Hasil:
- Gross maksimum ≈ Rp 3.697.844 (dibulatkan Rp 3.697.844)
Artinya: bila perusahaan hanya menerima Rp 5 juta, dana yang tersisa untuk menjadi gaji kotor (gapok + tunjangan tetap) hanya sekitar Rp 3,70 juta — jauh di bawah gapok legal Rp 5,396,761.
2) Jika gross dibayar Rp 3.697.844, berapa yang diterima sekuriti (take-home) kira-kira?
Menggunakan estimasi potongan karyawan (BPJS karyawan ~3% + PPh21 konservatif ~5%):
- Potongan ≈ Rp 332.806
- Take-home ≈ Rp 3.365.038
Intinya / catatan penting
- Jika klien hanya bayar Rp 5 juta, perusahaan tidak mungkin membayar gapok legal Rp 5.396.761 plus tunjangan sekaligus menutup kontribusi dan akrual THR/PKWT — kecuali perusahaan sanggup menanggung rugi dari sisi margin.
- Pada praktik lapangan, beberapa BUJP:
- Mengurangi gapok (ilegal jika di bawah UMP/UMP setempat), atau
- Memindahkan komponen ke tunjangan tidak tetap, atau
- Menanggung sebagian biaya (menjual paket rugi), atau
- Menolak kontrak karena tidak menutup biaya pokok.
- Jika ingin kepastian pajak (PPh21 = 0 karena PTKP), take-home bisa sedikit lebih besar dari angka di atas (tanpa pajak 5%): kira-kira ~Rp 3,700,000.
Asumsi kasus:
- User (klien) kasih ke BUJP Rp 5.000.000 per orang per bulan
- BUJP masih harus keluar biaya (seragam, BPJS, pelatihan, alat kerja, pajak, dll.)
- Sekuriti yang bertugas akan terima gaji pokok + tunjangan
Simulasi Perhitungan (per orang per bulan)
| Komponen | Nominal (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|
| Tagihan ke klien | 5.000.000 | Dibayar user ke BUJP |
| Gaji pokok sekuriti | 3.000.000 – 3.500.000 | Sesuai UMR & standar profesi |
| Tunjangan makan/transport | 500.000 – 700.000 | Bisa tunai / konsumsi |
| BPJS Kesehatan & BPJS TK | ± 200.000 – 300.000 | Sesuai regulasi |
| Seragam & peralatan kerja | ± 100.000 – 200.000 | Dialokasikan |
| Total diterima sekuriti (take home pay) | 3.500.000 – 4.200.000 | Gaji + tunjangan |
| Margin BUJP | ± 800.000 – 1.200.000 | Untuk operasional kantor, pajak, risiko manajemen |
Jadi, dari Rp 5 juta per orang yang dibayar klien, sekitar 70–80% masuk ke gaji & kesejahteraan sekuriti, sisanya 20–30% untuk BUJP.
kalau BUJP hanya dibayar Rp 5 juta/orang, tidak mungkin bisa bayar sesuai UMP DKI 2025 = Rp 5.396.761 (gaji pokok) + tunjangan + BPJS + THR + kompensasi PKWT.
Kita balik logikanya:
BUJP harus hitung Cost to Company (CTC) → berapa total biaya 1 orang karyawan per bulan jika gaji pokok = UMP resmi.
Hitungan Biaya Resmi per Orang (UMP 2025 = Rp 5.396.761)
- Gaji pokok + tunjangan tetap: Rp 6.796.761
- BPJS pemberi kerja (≈ 10,89%): Rp 740.166
- THR (1 bulan gaji pokok / 12): Rp 449.730
- Kompensasi PKWT (1 bulan gaji pokok / 12): Rp 449.730
Total biaya (CTC): Rp 8.436.387
Jadi, berapa BUJP harus jual ke user?
- Kalau hanya ingin impas (break-even) → Rp 8,44 juta/orang
- Kalau mau ada margin aman 10–20% (untuk seragam, rekrutmen, pelatihan, admin, risiko absensi, dll) →
- Margin 10% → Rp 9,3 juta/orang
- Margin 20% → Rp 10,1 juta/orang
Kesimpulan
Agar BUJP bisa bayar gaji sesuai UMP DKI 2025 (Rp 5.396.761) + kewajiban normatif lain, harga jual ke klien minimal Rp 8,5 juta.
Idealnya Rp 9–10 juta/orang supaya ada keuntungan dan cadangan biaya.
Perbandingan Harga Jual ke Klien vs CTC & THP (Gaji Pokok Rp 5.396.761)
| Harga ke Klien | CTC Perusahaan | Keuntungan BUJP | PPh21 Asumsi | Potongan Karyawan | Take-Home Karyawan | Gaji Kotor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp 8.000.000 | Rp 8.436.388 | –Rp 436.388 | 0% | Rp 271.870 | Rp 6.524.891 | Rp 6.796.761 |
| Rp 8.000.000 | Rp 8.436.388 | –Rp 436.388 | 5% | Rp 611.708 | Rp 6.185.053 | Rp 6.796.761 |
| Rp 9.000.000 | Rp 8.436.388 | Rp 563.612 | 0% | Rp 271.870 | Rp 6.524.891 | Rp 6.796.761 |
| Rp 9.000.000 | Rp 8.436.388 | Rp 563.612 | 5% | Rp 611.708 | Rp 6.185.053 | Rp 6.796.761 |
| Rp 10.000.000 | Rp 8.436.388 | Rp 1.563.612 | 0% | Rp 271.870 | Rp 6.524.891 | Rp 6.796.761 |
| Rp 10.000.000 | Rp 8.436.388 | Rp 1.563.612 | 5% | Rp 611.708 | Rp 6.185.053 | Rp 6.796.761 |
Jadi jelas, BUJP harus menjual minimal Rp 8,5 juta agar impas, dan kalau Rp 9–10 juta masih ada margin sehat.
- CTC perusahaan per orang (dengan gaji pokok Rp 5.396.761 + tunjangan Rp 1.400.000 + kontribusi pemberi kerja + THR/PKWT): Rp 8.436.388.
- Kalau klien bayar Rp 8.000.000 → BUJP rugi ≈ Rp 436.388 per orang.
- Kalau klien bayar Rp 9.000.000 → BUJP untung ≈ Rp 563.612 per orang.
- Kalau klien bayar Rp 10.000.000 → BUJP untung ≈ Rp 1.563.612 per orang.
Untuk take-home pay karyawan (gaji kotor tetap Rp 6.796.761):
- Jika PPh21 = 0% (mis. masih dalam PTKP karena status kawin + tanggungan) → Take-home ≈ Rp 6.524.891.
- Jika PPh21 ≈ 5% → Take-home ≈ Rp 6.185.053.
Banyak keluhan di lapangan tentang BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) nakal yang tidak transparan. misalnya:
- Klien (user) bayar Rp 8 juta per satpam per bulan ke BUJP.
- Satpam hanya digaji Rp 3,7 juta – Rp 4,7 juta.
Berarti ada selisih Rp 3,3 juta – Rp 4,3 juta per orang yang ditarik BUJP.
Permasalahan utama:
- Margin terlalu besar & tidak transparan. Normalnya BUJP memang ambil margin (untuk manajemen, pelatihan, seragam, BPJS, THR, pajak, dan keuntungan), tapi kalau sampai hampir setengah bahkan lebih, bisa dianggap tidak wajar.
- Satpam dirugikan. Mereka bekerja penuh risiko di lapangan, tapi kesejahteraan tidak sesuai standar.
- User/klien tidak tahu rincian. Biasanya klien hanya lihat angka kontrak tanpa tahu gaji riil satpam.
- Pengawasan lemah. Padahal Kepmenaker No. 6/2018 sudah mengatur UMK/UMR sebagai dasar pengupahan satpam, ditambah tunjangan dan fasilitas.
Idealnya transparansi kontrak BUJP:
- Gaji pokok satpam sesuai UMK daerah.
- Tunjangan tetap (makan, transport, shift malam, dsb).
- BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan.
- Seragam & pelatihan.
- Margin wajar BUJP ±15–25% untuk operasional dan keuntungan.
Kalau margin terlalu jauh (contoh: bayar 8 juta, tapi satpam hanya dapat 3,7 juta), bisa dianggap eksploitasi tenaga kerja.
Baik, berikut saya sajikan tabel simulasi breakdown biaya ideal per satpam di Jakarta tahun 2025 (berdasarkan UMK terbaru Rp 5.396.761):
| Komponen | Nilai (Rp) |
|---|---|
| Gaji Pokok (UMK Jakarta 2025) | 5.396.761 |
| Tunjangan Makan | 600.000 |
| Tunjangan Transport | 400.000 |
| Tunjangan Shift | 400.000 |
| TOTAL Gaji Bruto | 6.796.761 |
| BPJS JHT (3,7%) | 251.900 |
| BPJS JKK (1%) | 67.968 |
| BPJS JKM (0,3%) | 20.390 |
| BPJS Kesehatan (4%) | 271.870 |
| TOTAL BPJS | 612.128 |
| Seragam (rata-rata/bulan) | 150.000 |
| Pelatihan (rata-rata/bulan) | 100.000 |
| Subtotal Biaya Satpam | 7.658.889 |
| Margin BUJP (20%) | 1.531.778 |
| TOTAL Harga ke Klien | 9.190.667 |
Dari simulasi ini:
- Satpam menerima gaji bersih ±6,8 juta (sudah sesuai UMK + tunjangan).
- Biaya total satpam + kewajiban BPJS & fasilitas ±7,65 juta.
- BUJP wajar mengambil margin ±20%, sehingga harga jual ke klien sekitar Rp 9,2 juta per satpam/bulan.
Jadi, kalau ada BUJP yang menjual Rp 8 juta tapi satpam hanya digaji Rp 3,7 – 4,7 juta, jelas ada margin berlebihan & tidak transparan.
Kalau kita lihat dari simulasi tadi, dengan perhitungan gaji UMK + tunjangan + BPJS + seragam + pelatihan + margin sehat 20%, angka idealnya memang keluar di kisaran Rp 9 juta – Rp 9,3 juta per satpam/bulan.
Jadi ketika BUJP besar seperti G4S memasang tarif di angka 9 jutaan, itu sebenarnya masuk akal dan bukan mahal, karena:
- Transparan & sesuai regulasi – gaji satpam tetap sesuai UMK/UMR plus tunjangan.
- Ada jaminan kualitas – satpam dilatih, seragam standar, ada supervisi, dan fasilitas lengkap.
- Margin wajar – sekitar 15–25%, bukan setengah dari kontrak.
- Klien dapat kepastian layanan – bukan sekadar tenaga kerja murah, tapi juga sistem keamanan.
Justru yang berbahaya itu BUJP “nakal” yang pasang harga murah (Rp 7–8 juta) tapi satpam hanya digaji Rp 3,7–4,7 juta → akhirnya satpam kerja dengan kondisi tidak sejahtera, rawan moral hazard, dan merugikan semua pihak.
Berikut saya buatkan tabel perbandingan antara BUJP Ideal (seperti G4S dengan harga 9 jutaan) vs BUJP Nakal (jual 8 juta tapi satpam cuma digaji 3,7–4,7 juta):
| Komponen | BUJP Ideal (Transparan) | BUJP Nakal (Eksploitasi) |
|---|---|---|
| Gaji Pokok (UMK Jakarta 2025) | Rp 5.396.761 | Rp 3.500.000 – 4.000.000 |
| Tunjangan Makan | Rp 600.000 | Rp 200.000 (kadang tidak ada) |
| Tunjangan Transport | Rp 400.000 | 0 – 200.000 |
| Tunjangan Shift | Rp 400.000 | 0 |
| Total Gaji Bruto Satpam | Rp 6.796.761 | Rp 3.700.000 – 4.700.000 |
| BPJS (JHT, JKK, JKM, Kesehatan) | Rp 612.128 | Banyak tidak dibayarkan penuh |
| Seragam & Pelatihan | Rp 250.000 (rata-rata/bulan) | Umumnya dipotong dari gaji satpam |
| Subtotal Biaya Satpam | Rp 7.658.889 | Rp 3,7 – 4,7 juta (tanpa jaminan penuh) |
| Margin BUJP | Rp 1,5 juta (20% wajar) | Rp 3 – 4 juta (40–50%+) |
| Harga Jual ke Klien | Rp 9,2 juta | Rp 8 juta |
| Kesejahteraan Satpam | Terjamin (sesuai UMK + BPJS + fasilitas) | Rendah, rawan moral hazard |
| Keuntungan Klien | Mendapat layanan profesional & transparan | Harga kelihatan murah tapi kualitas & risiko tinggi |
Kesimpulan:
- Harga Rp 9 jutaan bukan mahal, justru fair dan sehat.
- Klien yang memilih BUJP “murah” akhirnya dirugikan karena satpam tidak sejahtera → bisa menimbulkan tingkat turn over tinggi, rendah loyalitas, bahkan potensi kebocoran keamanan.
Jadi, kalau dibandingkan, jelas lebih aman dan profesional pakai BUJP yang transparan seperti G4S.
Ini dia grafik perbandingan biaya satpam antara BUJP Ideal (transparan) dan BUJP Nakal (eksploitasi).
Dari grafik terlihat jelas:
- Gaji Bruto & BPJS di BUJP Ideal jauh lebih tinggi, artinya kesejahteraan satpam terjamin.
- Margin BUJP Ideal lebih wajar (sekitar 20%), sedangkan nakal bisa sampai hampir setengah dari kontrak.
- Harga ke klien hampir sama (Rp 9,2 juta vs Rp 8 juta), tapi kualitas dan risiko berbeda jauh.
Formula harga jual ke user/client (per pekerja per bulan):
(UMP + employer contributions + biaya tetap) × margin
Mari kita uraikan dulu komponen berdasarkan UMP DKI Jakarta (Rp 5.396.761), lalu setelah itu bisa kita generalisasi ke seluruh provinsi:
1. Gaji Pokok = UMP
- Rp 5.396.761
2. Employer Contributions (BPJS dibayar perusahaan)
- JHT = 3,7% × 5.396.761 = Rp 199.692
- JP = 2% × 5.396.761 = Rp 107.935
- JKK (ambil tarif minimal 0,24%) = 0,24% × 5.396.761 = Rp 12.952
- JKM = 0,30% × 5.396.761 = Rp 16.190
- BPJS Kesehatan (4%) = 4% × 5.396.761 = Rp 215.870
Total employer contributions = Rp 552.639
3. Biaya Tetap (seragam, administrasi, transport dll)
Misalnya kita set Rp 500.000 per orang per bulan (ini fleksibel, bisa Anda tentukan sesuai real biaya).
4. Subtotal sebelum margin
= Gaji Pokok (UMP) + Employer Contributions + Biaya Tetap
= 5.396.761 + 552.639 + 500.000
= Rp 6.449.400
5. Tambah Margin Perusahaan 25%
= 6.449.400 × 1,25
= Rp 8.061.750
Harga jual ke user/client (per orang per bulan, UMP Jakarta) = Rp ±8,06 juta
Catatan:
- Potongan karyawan (JHT 2% + JP 1% + BPJS Kesehatan 1% + PPh21) tidak masuk hitungan harga jual ke user, karena itu mengurangi take-home pay pekerja, bukan cost perusahaan.
- Jika di provinsi lain dengan UMP lebih rendah, pola hitungan sama, tinggal ganti UMP dasarnya.
- JKK bisa lebih tinggi (0,24% – 1,74%) tergantung klasifikasi risiko pekerjaan. Jika pakai 1,74%, kontribusi perusahaan jauh lebih tinggi.
- Biaya tetap (seragam, training, transport, dll) bisa Anda modifikasi sesuai kebijakan.
Berikut tabel lengkap (semua nilai dalam Rupiah):
| No | Provinsi | UMP | JHT (3.7%) | JP (2%) | JKK (0.24%) | JKM (0.30%) | BPJSKes (4%) | Total Employer | Biaya Tetap | Subtotal | Harga Jual (25%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKI Jakarta | Rp 5.396.761 | Rp 199.680 | Rp 107.935 | Rp 12.952 | Rp 16.190 | Rp 215.870 | Rp 552.627 | Rp 500.000 | Rp 6.449.388 | Rp 8.061.735 |
| 2 | Jawa Barat | Rp 2.191.232 | Rp 81.076 | Rp 43.825 | Rp 5.259 | Rp 6.574 | Rp 87.649 | Rp 224.383 | Rp 500.000 | Rp 2.915.615 | Rp 3.644.519 |
| 3 | Jawa Tengah | Rp 2.169.349 | Rp 80.266 | Rp 43.387 | Rp 5.206 | Rp 6.508 | Rp 86.774 | Rp 222.141 | Rp 500.000 | Rp 2.891.490 | Rp 3.614.362 |
| 4 | Jawa Timur | Rp 2.305.985 | Rp 85.321 | Rp 46.120 | Rp 5.534 | Rp 6.918 | Rp 92.239 | Rp 236.132 | Rp 500.000 | Rp 3.042.117 | Rp 3.802.646 |
| 5 | DI Yogyakarta | Rp 2.264.080 | Rp 83.771 | Rp 45.282 | Rp 5.434 | Rp 6.792 | Rp 90.563 | Rp 231.842 | Rp 500.000 | Rp 2.995.922 | Rp 3.744.902 |
| 6 | Banten | Rp 2.905.119 | Rp 107.489 | Rp 58.102 | Rp 6.972 | Rp 8.715 | Rp 116.205 | Rp 297.483 | Rp 500.000 | Rp 3.702.602 | Rp 4.628.252 |
| 7 | Aceh | Rp 3.685.616 | Rp 136.368 | Rp 73.712 | Rp 8.845 | Rp 11.057 | Rp 147.425 | Rp 377.407 | Rp 500.000 | Rp 4.563.023 | Rp 5.703.779 |
| 8 | Sumatera Utara | Rp 2.992.599 | Rp 110.726 | Rp 59.852 | Rp 7.182 | Rp 8.978 | Rp 119.704 | Rp 306.442 | Rp 500.000 | Rp 3.799.041 | Rp 4.748.801 |
| 9 | Sumatera Barat | Rp 2.994.193 | Rp 110.785 | Rp 59.884 | Rp 7.186 | Rp 8.983 | Rp 119.768 | Rp 306.606 | Rp 500.000 | Rp 3.800.799 | Rp 4.750.999 |
| 10 | Sumatera Selatan | Rp 3.681.570 | Rp 136.218 | Rp 73.631 | Rp 8.836 | Rp 11.045 | Rp 147.263 | Rp 376.993 | Rp 500.000 | Rp 4.558.563 | Rp 5.698.204 |
| 11 | Kep. Riau | Rp 3.623.653 | Rp 134.075 | Rp 72.473 | Rp 8.697 | Rp 10.871 | Rp 144.946 | Rp 371.062 | Rp 500.000 | Rp 4.494.715 | Rp 5.618.394 |
| 12 | Riau | Rp 3.508.775 | Rp 129.825 | Rp 70.176 | Rp 8.421 | Rp 10.526 | Rp 140.351 | Rp 359.299 | Rp 500.000 | Rp 4.368.074 | Rp 5.460.092 |
| 13 | Lampung | Rp 2.893.069 | Rp 107.044 | Rp 57.861 | Rp 6.943 | Rp 8.679 | Rp 115.723 | Rp 296.250 | Rp 500.000 | Rp 3.689.319 | Rp 4.611.649 |
| 14 | Bengkulu | Rp 2.670.039 | Rp 98.791 | Rp 53.401 | Rp 6.408 | Rp 8.010 | Rp 106.802 | Rp 273.412 | Rp 500.000 | Rp 3.443.451 | Rp 4.304.314 |
| 15 | Jambi | Rp 3.234.533 | Rp 119.678 | Rp 64.691 | Rp 7.763 | Rp 9.704 | Rp 129.381 | Rp 331.217 | Rp 500.000 | Rp 4.065.750 | Rp 5.082.188 |
| 16 | Bangka Belitung | Rp 3.876.600 | Rp 143.434 | Rp 77.532 | Rp 9.304 | Rp 11.630 | Rp 155.064 | Rp 396.964 | Rp 500.000 | Rp 4.773.564 | Rp 5.966.955 |
| 17 | Bali | Rp 2.996.560 | Rp 110.877 | Rp 59.931 | Rp 7.191 | Rp 8.990 | Rp 119.863 | Rp 307.852 | Rp 500.000 | Rp 3.804.412 | Rp 4.755.515 |
| 18 | NTT | Rp 2.328.969 | Rp 86.330 | Rp 46.579 | Rp 5.590 | Rp 6.987 | Rp 93.159 | Rp 238.645 | Rp 500.000 | Rp 3.067.614 | Rp 3.834.518 |
| 19 | NTB | Rp 2.602.931 | Rp 96.309 | Rp 52.059 | Rp 6.247 | Rp 7.809 | Rp 104.117 | Rp 266.542 | Rp 500.000 | Rp 3.369.473 | Rp 4.211.841 |
| 20 | Maluku | Rp 3.141.699 | Rp 116.243 | Rp 62.834 | Rp 7.540 | Rp 9.425 | Rp 125.668 | Rp 321.710 | Rp 500.000 | Rp 3.963.409 | Rp 4.954.261 |
| 21 | Maluku Utara | Rp 3.408.000 | Rp 126.096 | Rp 68.160 | Rp 8.179 | Rp 10.224 | Rp 136.320 | Rp 348.979 | Rp 500.000 | Rp 4.256.979 | Rp 5.321.224 |
| 22 | Sulawesi Tengah | Rp 2.914.583 | Rp 107.840 | Rp 58.292 | Rp 6.995 | Rp 8.744 | Rp 116.583 | Rp 298.454 | Rp 500.000 | Rp 3.713.037 | Rp 4.641.296 |
| 23 | Sulawesi Selatan | Rp 3.657.527 | Rp 135.328 | Rp 73.151 | Rp 8.778 | Rp 10.973 | Rp 146.301 | Rp 374.531 | Rp 500.000 | Rp 4.532.058 | Rp 5.665.072 |
| 24 | Sulawesi Tenggara | Rp 3.073.551 | Rp 113.721 | Rp 61.471 | Rp 7.377 | Rp 9.221 | Rp 122.942 | Rp 314.732 | Rp 500.000 | Rp 3.888.283 | Rp 4.860.354 |
| 25 | Sulawesi Barat | Rp 3.104.430 | Rp 114.864 | Rp 62.089 | Rp 7.451 | Rp 9.313 | Rp 124.177 | Rp 317.894 | Rp 500.000 | Rp 3.922.324 | Rp 4.902.905 |
| 26 | Sulawesi Utara | Rp 3.775.425 | Rp 139.691 | Rp 75.508 | Rp 9.061 | Rp 11.326 | Rp 151.017 | Rp 386.603 | Rp 500.000 | Rp 4.662.028 | Rp 5.827.535 |
| 27 | Gorontalo | Rp 3.221.731 | Rp 119.204 | Rp 64.435 | Rp 7.732 | Rp 9.665 | Rp 128.869 | Rp 329.905 | Rp 500.000 | Rp 4.051.636 | Rp 5.064.545 |
| 28 | Kalimantan Barat | Rp 2.878.286 | Rp 106.497 | Rp 57.566 | Rp 6.908 | Rp 8.635 | Rp 115.131 | Rp 294.737 | Rp 500.000 | Rp 3.673.023 | Rp 4.591.279 |
| 29 | Kalimantan Tengah | Rp 3.473.621 | Rp 128.524 | Rp 69.472 | Rp 8.337 | Rp 10.421 | Rp 138.945 | Rp 355.699 | Rp 500.000 | Rp 4.329.320 | Rp 5.411.650 |
| 30 | Kalimantan Selatan | Rp 3.496.194 | Rp 129.359 | Rp 69.924 | Rp 8.391 | Rp 10.489 | Rp 139.848 | Rp 358.011 | Rp 500.000 | Rp 4.354.205 | Rp 5.442.756 |
| 31 | Kalimantan Utara | Rp 3.580.160 | Rp 132.466 | Rp 71.603 | Rp 8.592 | Rp 10.740 | Rp 143.206 | Rp 366.607 | Rp 500.000 | Rp 4.446.767 | Rp 5.558.459 |
| 32 | Kalimantan Timur | Rp 3.579.313 | Rp 132.435 | Rp 71.586 | Rp 8.590 | Rp 10.738 | Rp 143.173 | Rp 366.522 | Rp 500.000 | Rp 4.445.835 | Rp 5.557.294 |
| 33 | Papua | Rp 4.285.848 | Rp 158.576 | Rp 85.717 | Rp 10.286 | Rp 12.858 | Rp 171.434 | Rp 438.871 | Rp 500.000 | Rp 5.224.719 | Rp 6.530.899 |
| 34 | Papua Barat | Rp 3.615.000 | Rp 133.755 | Rp 72.300 | Rp 8.676 | Rp 10.845 | Rp 144.600 | Rp 370.176 | Rp 500.000 | Rp 4.485.176 | Rp 5.606.470 |
Mari kita jabarkan khusus untuk DKI Jakarta dari tabel di atas secara rinci langkah demi langkah:
Data Dasar
- UMP Jakarta 2025 = Rp 5.396.761
1. Hitungan Komponen BPJS Ketenagakerjaan (dibayar perusahaan)
- JHT (3,7%) = 3,7% × Rp 5.396.761
= Rp 199.680 - JP (2%) = 2% × Rp 5.396.761
= Rp 107.935 - JKK (0,24%) = 0,24% × Rp 5.396.761
= Rp 12.952 - JKM (0,30%) = 0,30% × Rp 5.396.761
= Rp 16.190
2. Hitungan BPJS Kesehatan (dibayar perusahaan)
- BPJS Kesehatan (4%) = 4% × Rp 5.396.761
= Rp 215.870
3. Total Beban Perusahaan (Employer Contributions)
= JHT + JP + JKK + JKM + BPJS Kesehatan
= Rp 199.680 + Rp 107.935 + Rp 12.952 + Rp 16.190 + Rp 215.870
= Rp 552.627
4. Tambah Biaya Tetap
- Biaya Tetap = Rp 500.000
5. Subtotal (UMP + Total Employer + Biaya Tetap)
= Rp 5.396.761 + Rp 552.627 + Rp 500.000
= Rp 6.449.388
6. Harga Jual (dengan Margin 25%)
= Subtotal × 125%
= Rp 6.449.388 × 1,25
= Rp 8.061.735
Jadi, untuk satu tenaga kerja UMP di DKI Jakarta, harga jual per bulan (all-in, termasuk BPJS, biaya tetap, dan margin 25%) adalah:
Rp 8.061.735
Saya hitung simulasi take-home pay karyawan dan rangkuman biaya perusahaan untuk UMP DKI Jakarta (Rp 5.396.761) dengan asumsi potongan sesuai (karyawan: JHT 2%, JP 1%, BPJS Kes 1%, PPh21 ≈ 5%). Hasil hitungan terperinci — langkah demi langkah:
1) Potongan dari gaji karyawan (per bulan)
- JHT (2%) = 2% × Rp 5.396.761 = Rp 107.935
- JP (1%) = 1% × Rp 5.396.761 = Rp 53.968
- BPJS Kesehatan (1%) = 1% × Rp 5.396.761 = Rp 53.968
- Estimasi PPh 21 (≈5%) = 5% × Rp 5.396.761 = Rp 269.838
Total potongan karyawan = 107.935 + 53.968 + 53.968 + 269.838 = Rp 485.709
2) Take-home pay (gaji bersih) karyawan
- Take-home = UMP − total potongan
= Rp 5.396.761 − Rp 485.709 = Rp 4.911.052
Jadi karyawan menerima bersih Rp 4.911.052 / bulan.
3) Ringkasan biaya perusahaan (per orang / bulan)
- Employer contributions (perhitungan sebelumnya) = Rp 552.627
(JHT 3,7% Rp199.680 + JP 2% Rp107.935 + JKK 0,24% Rp12.952 + JKM 0,30% Rp16.190 + BPJSKes 4% Rp215.870) - Biaya tetap (asumsi) = Rp 500.000
- Subtotal (cost to company sebelum margin) = UMP + total employer + biaya tetap
= Rp 5.396.761 + Rp 552.627 + Rp 500.000 = Rp 6.449.388 - Harga jual ke client (margin 25%) = Subtotal × 1,25 = Rp 8.061.735
4) Perbandingan & persentase cepat
- Take-home / UMP = 4.911.052 / 5.396.761 ≈ 91.0% (karyawan menerima ~91% dari UMP setelah potongan) — catatan: PPh21 besar mempengaruhi persentase ini.
- Total beban employer (tanpa margin) = Subtotal = Rp 6.449.388 → ini ≈ 119.5% dari UMP.
- Harga jual ke client = Rp 8.061.735 → ini ≈ 149.4% dari UMP (termasuk semua biaya & margin).
5) Catatan penting
- Estimasi PPh21 saya ambil 5% dari UMP sesuai asumsi ; PPh21 sebenarnya dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak tahunan dan status PTKP, jadi angka riil bisa berbeda. Jika Anda ingin hitungan PPh21 yang akurat, status PTKP (TK/0, K/0, dsb.) dan penghasilan lain dalam setahun.
- JKK bisa lebih tinggi tergantung klasifikasi risiko pekerjaan — kalau ganti ke 1,74% biaya employer akan naik signifikan.
PENUTUP
Badan Hukum Persekutuan dan Perkumpulan Asosiasi Usaha Keamanan Terpadu Indonesia (AUKTI)
“The Legal Entity Federation and Association of Integrated Security Enterprises of Indonesia (AUKTI)”
Telah sah berdiri sebagai badan hukum berbentuk persekutuan – federasi dan integrator perkumpulan usaha keamanan terpadu.
Sebagai asosiasi usaha keamanan terpadu, AUKTI mengingatkan seluruh BUJP dan stakeholder agar senantiasa menyesuaikan kebijakan pengupahan dengan aturan yang berlaku.
AUKTI mendorong seluruh anggota BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan), khususnya di Jakarta, untuk menyesuaikan kontrak kerja dengan standar UMP terbaru.
Hal ini penting agar:
- Perusahaan tetap patuh hukum, sesuai regulasi ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah.
- Personel keamanan memperoleh perlindungan dan kesejahteraan yang layak, sehingga dapat memberikan layanan terbaik bagi pengguna jasa.
Dengan demikian, AUKTI berkomitmen untuk menjadi wadah integrasi dan penguatan profesionalisme usaha jasa pengamanan di Indonesia.
